JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah membuka peluang menurunkan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan. Rencana tersebut akan dilakukan melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 tahun 2003.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR membahas RUU BUMN. Menurutnya, tata kelola BUMN telah dibagi dua lembaga negara, yakni Kementerian BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
"Kementeriannya ya, lembaga kementeriannya. Karena kan sekarang fungsi Kementerian BUMN kita sebagai regulator. Nah, fungsi operasionalnya kan sudah lebih banyak dikerjakan oleh BPI Danantara," kata Prasetyo usai Raker Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menambahkan, pemerintah membuka peluang untuk menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan.
"Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu," ucap Persetyo.
Saat disinggung perihal nomenklatur, Prasetyo meminta publik untuk bersabar.
"Nanti tunggu, tunggu pembahasan," tuturnya.