JAKARTA, vozpublica.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota pusat politik pada 2028. Langkah ini dinilainya sejalan dengan rencana besar pembangunan IKN sejak awal.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, IKN resmi ditetapkan menjadi Ibu Kota Politik 2028. Aturan tersebut mengatur agenda pembangunan kawasan inti hingga pemindahan kelembagaan pemerintahan.
“Saya kira sangat bagus ya, Bapak Presiden telah memutuskan, menandatangi perpres, disampaikan mengenai IKN sebagai ibu kota politik,” ujar Jokowi di Solo dikutip dari vozpublica Boyolali, Jumat (26/9/2025).
Jokowi menilai, dengan keputusan Presiden ini, seluruh kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif akan berkantor di IKN. Dia berharap langkah tersebut membuat tata kelola pemerintahan berjalan lebih baik.
“Kita harapkan sesuai dengan rencana besar yang ada dahulu, IKN benar-benar menjadi ibu kota politik,” ucapnya.
Jokowi menegaskan pentingnya memastikan kesiapan seluruh elemen sebelum 2028. Menurutnya, pemindahan harus dilakukan serentak agar IKN benar-benar menjadi pusat politik Indonesia.
Diketahui, dalam Perpres 79/2025 yang diteken pada 30 Juni 2025, Presiden Prabowo merinci target pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Luas area yang ditargetkan terbangun mencapai 800–850 hektare.