JAKARTA, vozpublica.id - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mendesak pemerintah untuk tidak menerapkan skema power wheeling pada sistem ketenagalistrikan di Tanah Air. Pasalnya, skema ini dinilai dapat merugikam konsumen.
“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita. Karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus di Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Tulus menilai skema power wheeling sangat berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara. Alhasil, berpotensi menyebabkan kartel bisnis.
“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” tutur dia.
Jika pemerintah sulit menentukan tarif, kata Tulus, maka masyarakat sebagai konsumen listrik harus membayar tarif listrik yang mahal.