Pengamat Paparkan Potensi Kerugian Negara gegara Skema Power Wheeling, Apa Saja?

Puti Aini Yasmin
ilustrasi skema power wheeling di energi terbarukan (Foto: ist)

JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah tengah mengebut penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET). Namun, pembahasan tersebut masih alot karena membahas skema power wheeling.

“Ini alot ya karena ada power wheeling," kata Anggota DPR RI Komisi VII Mulyanto beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai bahwa skema power wheeling tersebut ternyata memiliki beberapa potensi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

“Negara dan masyarakat akan menghadapi banyak kerugian dari penerapan power wheeling. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan cermat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
 
Agus menjelaskan pada dasarnya investasi dan operasional yang diperlukan untuk membangun infrastruktur energi baru dan terbarukan (EBET) sangat besar, seperti membangun pembangkit backup. Alhasil, hal ini dinilai akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang dan juga masyarakat. 

“Jika biaya tersebut tidak ditanggung negara, maka akan dibebankan langsung kepada konsumen melalui kenaikan tarif dasar listrik, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional,” ucap Agus.
 
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam melakukan transisi energi melalui skema power wheeling, karena hal ini berisiko mengganggu sistem ketenagalistrikan nasional.

Agus mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali membatalkan praktik power wheeling. Hal itu tertuang dalam Putusan MK No. 001-021-22/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015.
 
Sementara itu, saat ini RUU-EBET yang sedang difinalisasi oleh Panja RUU EBET Komisi VII DPR RI. Rencananya, akan diparipurnakan pada September 2024 ini untuk mempercepat transisi energi dari fosil ke EBET.

Editor : Puti Aini Yasmin
Artikel Terkait
Nasional
47 menit lalu

DPR Temukan Karyawan Dapur MBG Diisi Keluarga: Anak, Istri sampai Besan Jumlahnya 47 Orang

Nasional
12 jam lalu

DPR Minta Pemerintah Gratiskan Biaya Perpanjangan SIM Sopir Kendaraan Berat

Nasional
13 jam lalu

Fraksi Golkar di DPR Dorong Revisi UU Sisdiknas, Ini Alasannya

Bisnis
18 jam lalu

DPR dan Gubernur BI Gelar Rapat Tertutup Hari Ini, Bahas Apa?

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program vozpublica.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal