Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.074 Triliun hingga Mei 2025

Senin, 14 Juli 2025 - 10:45:00 WIB

Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 sebesar 435,6 miliar dolar AS atau setara Rp7.074 triliun, tumbuh tumbuh 6,8 persen. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, vozpublica.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2025 tumbuh dibandingkan April 2025. Posisi ULN RI tercatat sebesar 435,6 miliar dolar AS atau setara Rp7.074 triliun (kurs Rp16.240 per dolar), tumbuh 6,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan April 2025 sebesar 8,2 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).

Berebut Hadiri Kampanye Aktor Vijay, 36 Warga India Tewas Terinjak-injak

Ramdan menjelaskan, posisi ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Pada Mei 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 209,6 miliar dolar AS, tumbuh sebesar 9,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4 persen (yoy) pada April 2025.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Negosiasi IEU-CEPA Rampung, Produk RI Siap Banjiri Eropa

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN Pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,5 persen); konstruksi (12,0 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).