Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp7.037 Triliun per April 2025

JAKARTA, vozpublica.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tumbuh secara tahunan (yoy) dibandingkan Maret 2025 sebelumnya. Posisi ULN tercatat sebesar 431,5 miliar dolar AS atau setara Rp7.037 triliun (kurs Rp16.310 per dolar).

ULN tumbuh 8,2 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy).

Baca Juga

Dominasi AS dan Prancis Melemah, Kini Giliran China Terus Mencengkeram Afrika

"Perkembangan posisi ULN April 2025 tersebut bersumber dari sektor publik. Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada April 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 208,8 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.

Baca Juga

Respons Pramono usai Terima Laporan Sejoli Diduga Mesum di Taman 24 Jam

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Baca Juga

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp8.000, per Gram Dijual Berapa?

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,4 persen); Konstruksi (12,0 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).