Tanpa sistem pengendalian risiko yang ketat, program sebesar MBG dinilai hanya akan mengulang tragedi dan menurunkan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta mewajibkan pemerintah menjamin penyelenggaraan keamanan pangan melalui pengawasan dan penegakan hukum.
Ketentuan ini juga dipertegas dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang menyatakan bahwa setiap pangan yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu, serta melarang peredaran pangan yang dapat membahayakan atau merugikan kesehatan manusia. Artinya, kelalaian dalam program MBG bukan sekadar persoalan administratif, tetapi pelanggaran serius terhadap hak dasar warga negara yang dijamin undang-undang dan peraturan pemerintah.
Partai Perindo, lanjut Sri Gusni, menegaskan bahwa keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, Perindo mendorong agar program MBG segera dilakukan evaluasi menyeluruh, mencakup standar keamanan pangan, tata kelola dapur dan distribusi, sehingga tujuan mulia program benar-benar dapat tercapai tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan anak.
Evaluasi dan eksekusi program ini harus sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memastikan kesehatan anak bangsa terjaga untuk tumbuh kembang yang optimal, mendukung perkembangan intelektual, serta mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus yang sehat, kuat dan berkualitas.
“Keselamatan anak harus menjadi prioritas. Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi menyeluruh agar tujuan mulia tercapai tanpa mengorbankan kesehatan. Evaluasi ini juga harus sejalan dengan cita-cita Presiden untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ucap Sri Gusni.
Selanjutnya, Partai Perindo meminta dilakukannya audit independen terhadap dugaan dapur fiktif, mekanisme distribusi, serta pengelolaan anggaran Rp335 triliun. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 15 Tahun 2004, sehingga tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan yang merugikan rakyat.