Serangan Balik, Muhyiddin Tantang KPK Malaysia Periksa Anwar Ibrahim atas Tuduhan Suap

Anton Suhartono
Muhyiddin Yassin (tengah) menantang KPK Malaysia untuk memeriksa Anwar Ibrahim (Foto: Reuters)

KUALA LUMPUR, vozpublica.id - Muhyiddin Yassin menyebut pemerintahan persatuan yang dibentuk Anwar Ibrahim akan bubar sebelum pemilu Malaysia berikutnya. Ancaman itu disampaikan Muhyiddin yang juga pemimpin oposisi Perikatan Nasional setelah dirinya dijadikan tersangka korupsi pada Jumat lalu.

Menurut Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) itu, pihaknya tak akan membiarkan pemerintahan persatuan yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus berkuasa jika dirinya terus diserang. Muhyddin berkali-kali mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi bermotif politik.

Pada 1 Maret, Presiden Persatuan Islam se-Malaysia (PAS), bagian dari Perikatan Nasional, Abdul Hadi Awang, memperkirakan pemerintahan Anwar akan jatuh dalam waktu dekat, meski tidak memberikan penjelasan rinci. Ancaman serupa dilontarkannya kembali pada 6 Maret dengan mengatakan, "Kami memiliki hak untuk merencanakan dan tidak ada yang bisa menghentikan kami membuat rencana (menggulingkan pemerintah)."

Sementara itu Muhyiddin menantang Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) untuk menyelidiki Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi atas dugaan menerima suap dari pengusaha.

"Saya diseret ke pengadilan pada Jumat karena dituduh menyalahgunakan jabatan sebagai perdana menteri. Pada Senin (13 Maret), saya akan didakwa lagi di Shah Alam," ujarnya, dikutip dari The Star, Minggu (12/3/2023).

Dia menegaskan, dakwaan yang ditujukan kepada dirinya bukan dalam kapasitas pribadi, melainkan sebagai pemimpin Partai Bersatu.

"Saya dipaksa menghadapi hukuman penjara 20 tahun. Ini pertama kalinya dalam sejarah Malaysia seorang presiden partai dituntut karena menerima dana yang masuk rekening partai. Saya tantang MACC untuk mengusut Presiden PKR (Partai Keadilan Rakyat) Anwar dan Presiden UMNO Ahmad Zahid soal sumber dana partai mereka. DAP dapat dana dari mana?" kata Muhyiddin.

Muhyiddin melanjutkan, partainya tidak mengambil keuntungan dari dana yang diterima, termasuk dari anggota serta pengusaha yang menjadi pendukung. 

"Sebelum GE15 (Pemilu ke-15), UMNO adalah partai utama dalam pemerintahan dan perdana menteri dari UMNO. Apakah UMNO tidak menerima dana dari pengusaha saat itu? PKR memeerintah Selangor, Negeri Sembilan, dan Penang. Apakah partai tersebut tidak mendapat dana dari pengusaha," ujarnya, lagi.

Editor : Anton Suhartono
Artikel Terkait
Internasional
2 jam lalu

Panglima Militer Filipina Akui Para Purnawirawan Jenderal Ingin Kudeta Presiden Marcos Jr

Nasional
7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Nadiem di PN Jakarta Selatan Digelar Hari Ini

Nasional
1 hari lalu

KPK Temukan Dugaan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji  

Internasional
1 hari lalu

12 Warga Malaysia Aktivis GSF Ditangkap Israel, PM Anwar Ibrahim: Penghinaan!

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program vozpublica.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal