NEW YORK, vozpublica.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan komitmen Prancis terhadap perdamaian dunia, khususnya penyelesaian konflik Israel-Palestina, serta memperkuat dukungan terhadap lembaga hukum internasional.
Seruan Perdamaian di Gaza
Dalam pidatonya, Macron menekankan pentingnya gencatan senjata segera di Gaza serta pengiriman bantuan kemanusiaan. Dia juga mendorong lebih banyak negara mengikuti langkah Prancis mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
“Kami telah mengangkat tangan untuk menempa jalan menuju perdamaian segera, pembebasan sandera, gencatan senjata, stabilisasi Gaza,” ujarnya.
Macron menjelaskan syarat perdamaian: sebuah negara Palestina yang didemiliterisasi dan mengakui Israel, serta sebuah negara Israel yang mengakui Palestina. Dia juga memperingatkan, Israel tidak akan pernah mencapai keamanan atau stabilitas jika terus berperang dengan negara-negara tetangganya.
Dukungan untuk ICC dan ICJ
Macron juga memberikan sorotan besar terhadap pentingnya hukum internasional. Dia menyerukan dukungan penuh kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), meski keduanya kini ditentang oleh beberapa negara besar.
“Mari kita dukung perjuangan ICC melawan impunitas. Mari kita biarkan perintah ICJ dilaksanakan. Putusannya ditegakkan,” tuturnya.
Macron menyinggung adanya negara, termasuk Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, yang menjatuhkan sanksi terhadap hakim dan jaksa ICC karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel dan Rusia.
Supremasi hukum internasional adalah jalan terbaik untuk menghentikan prinsip “yang kuat adalah yang benar”.
Perpecahan yang Mengganggu Tatanan Global
Berbeda dengan Trump, Macron menggunakan pidatonya untuk menyoroti perpecahan yang mengganggu tatanan global serta menyebabkan kehancuran dunia. Jika Trump menyerukan semua negara bergabung dengan AS, Macron menyerukan kerja sama global.
Macron menyerukan multilateralisme yang toleran serta berfokus pada perdamaian.
"Hal itu menghambat kapasitas kolektif kita untuk menyelesaikan konflik-konflik besar di zaman ini dan menghalangi kita untuk mengatasi tantangan global," ujarnya.
"Anti-permainan yang dilakukan sebagian orang membuat organisasi kita hampir mustahil untuk efektif secara kolektif. Mereka bermain melawan kita. Kita perlu bekerja sama untuk kembali ke multilateralisme kolektif itu," katanya.