WASHINGTON, vozpublica.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Pemerintah Otoritas Palestina (PA) dengan menuduh keduanya gagal memenuhi komitmen mereka serta merusak prospek perdamaian di Timur Tengah.
Sanksi ini bias dan mengundang pertanyaan besar, mengapa AS justru lebih menekan pihak Palestina ketimbang Israel terkait konflik yang sedang berlangsung.
"Merupakan kepentingan keamanan nasional kami untuk memberikan konsekuensi dan meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen dan merusak prospek perdamaian," bunyi pernyataan pemerintah AS, seperi dikutip dari Anadolu, Jumat (1/8/2025).
Pemerintah AS juga telah melaporkan kepada Kongres bahwa kedua organisasi tersebut melanggar Undang-Undang Kepatuhan Komitmen PLO tahun 1989 dan Undang-Undang Komitmen Perdamaian Timur Tengah (MEPCA) tahun 2002 terkait berbagai tindakan.
Undang-Undang 1989 mewajibkan pengakuan PLO atas hak untuk hidup bagi Israel dan abstain serta penolakan terhadap semua tindakan terorisme..
Sementara MEPCA 2002 mengamanatkan sanksi jika PLO atau PA gagal mematuhi komitmen dalam Perjanjian Oslo , perjanjian sementara antara Israel dan PLO.
Menurut AS, pelanggaran PLO dan PA mencakup dukungan terhadap tindakan organisasi internasional yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338, mengajukan kasus hukum melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) dengan menginternasionalkan konflik dengan Israel, dan terus mendukung terorisme melalui hasutan dan glorifikasi kekerasan.