Catatan atas Nota Keuangan RAPBN 2025

Prof. Didik J Rachbini, Ph.D.
Guru Besar dan Ekonom Senior Indef

PENERIMAAN negara pada tahun 2025 dipatok Rp2,997 triliun, terutama bersumber dari dari pajak sebesar Rp2,490 triliun.  Apakah ini masuk akal dan feasible?

Baca Juga

4 Negara Tanpa Agama Negara, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Sesuai tren perkembangan penerimaan negara RAPBN tahun sebelumnya Rp2,802 triliun dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp2,309 triliun, sepertinya sasaran ini feasible karena tidak naik pesat dibandingkan dengan penerimaan negara dan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Pemerintah saat ini masih pesimistis target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi pada tahun 2025, yang tantangannya jauh lebih besar lagi. Janji kampanye menuntut pengeluaran besar, sementara penerimaan pajak tidak bisa digenjot lebih dari kapasitasnya sekarang.  

Kondisi sekarang cukup berat karena daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas. Target ini sulit atau bahkan tidak bisa dicapai jika ekonomi tumbuh stagnan di bawah atau di sekitar 5 persen dan  tidak sesuai janji kampanye presiden terpilih yang akan tumbuh lebih tinggi lagi.  Tidak usah seperti janji kampanye pertumbuhan ekonomi 8 persen, jika pertumbuhan ekonomi bisa didorong 6-6,5 persen, maka sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai.

Jadi, faktor ekonomi makro pertumbuhan ekonomi, inveastasi dan iklim investasi serta kegiatan perdagangan terutama ekspor akan menentukan target penerimaan pajak tersebut bisa dicapai atau tidak.  Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai jika ada kebijakan makro struktural di mana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya.  Sekarang, Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga Vietnam dan Filipina.  

Dalam postur RAPBN, kita dapat melihat dan membahas defisit APBN Indonesia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat.  Defisit anggaran RAPBN 2025 direncanakan Rp616,2 triliun.  Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini, kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo.