Aturan SPM Jalan Tol Dirombak, Operator Terancam Sanksi jika Tak Penuhi Standar

JAKARTA, vozpublica.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyusun Peraturan Menteri PU tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2024. Ditargetkan aturan baru tersebut akan rampung pada Desember 2025 mendatang.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dalam proses pemenuhan SPM jalan tol masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain payung hukum yang mengatur evaluasi SPM masih menggunakan aturan lama.

Baca Juga

Anggap Israel Jadi Ancaman, Turki dan Mesir Gelar Latihan Perang

Dody merinci, melalui aturan yang tengah disusun tersebut, terdapat sejumlah perubahan mengenai indikator pemenuhan SPM. Di antaranya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator bisa dikenakan sanksi berupa denda jika tidak memenuhi SPM yang ditentukan. 

Melalui aturan baru itu, BUJT diwajibkan untuk menambah ruang laktasi dan posko terpadu di rest area.
 
"Perubahan regulasi ini menekankan bahwa SPM adalah jaminan negara kepada rakyat bahwa 1 rupiah yang dibayarkan dalam Jalan Tol kembali dalam bentuk layanan yang aman, nyaman dan adil," ujar Dody dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi V DPR , Rabu (24/9/2025).

Baca Juga

Jasa Marga Buka Sebagian Gerbang Tol Dalam Kota Imbas Macet Horor

Adapun, tantangan lain yang masih dihadapi dalam pemenuhan SPM adalah kehadiran kendaraan Over Dimensi dan Overload (ODOL) yang melintas di jalan tol. Berdasarkan data pada tahun 2024, rata-rata 19,27 persen kendaraan non-Golongan I yang melintas di ruas tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk terdeteksi overload, atau sekitar 3.074 kendaraan per hari.