Pemerintah AS di Ambang Tutup, Trump dan Partai Demokrat Saling Menyalahkan

WASHINGTON, vozpublica.id - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) terancam shut down atau tutup karena tak ada anggaran. Presiden Donald Trump menuduh para politisi Partai Demokrat berada di balik mandeknya persetujuan rancangan anggaran.

Anggaran yang ditetapkan sebelumnya hanya bisa menjalankan roda pemerintahan federal sampai akhir September.

Baca Juga

Perang Psikologis, Pidato Netanyahu di PBB Disiarkan Lewat Pengeras Suara Menggelegar di Penjuru Gaza

"Demokrat ingin menutup pemerintahan, mereka ingin menutupnya karena ingin memberikan miliaran, pada akhirnya triliunan, dolar kepada imigran ilegal," kata Trump, di Gedung Putih seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (27/9/2025).

Dia menyebut politisi Demokrat gila seraya pasrah dengan kondisi tersebut.

Baca Juga

Setelah Hakim dan Jaksa, Amerika Bakal Sanksi untuk Pengadilan Kriminal Internasional

"Jika harus ditutup, ya tutup. Tapi merekalah yang akan menutupnya," ujarnya.

Demokrat menolak tuduhan Trump soal anggaran untuk imigran ilegal dengan menyebutnya tidak berdasar. Sebaliknya, Demokrat justru berusaha melindungi hak-hak rakyat AS melalui subsidi terkait Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act). Tanpa UU tersebut, biaya perawatan kesehatan menjadi tidak terjangkau bagi jutaan warga AS.

Baca Juga

Nah, Trump Ingin Kirim Pasukan Amerika ke Afghanistan Lagi

Awal pekan ini, Trump membatalkan pertemuan dengan para petinggi DPR dan Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer dan Hakeem Jeffries. Padahal pemerintah hanya punya waktu sepekan sampai batas waktu 30 September untuk menghindari potensi shut down.

Trump beralasan pembatalan pertemuan itu karena ada tuntutan Demokrat yang tidak serius dan konyol.

Baca Juga

Fantastis! Amerika Habiskan Rp8 Triliun untuk Cegat Serangan Rudal Iran ke Israel

Namun pernyataan itu dibantah keras oleh Jeffries yang menuduh Partai Republiklah yang berusaha menutup pemerintah. Dia mengkritik keras Partai Republik karena mengusulkan pembatalan pemungutan suara pekan depan.