Dasco: Kementerian BUMN Bisa Jadi Badan Penyelenggara, Revisi RUU BUMN Target Rampung Sebelum Reses

Selain itu, Dasco juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pejabat BUMN dan wakil menteri yang strategis, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi masa jabatan wakil menteri sebagai komisaris maksimal dua tahun. Evaluasi ini bertujuan menyesuaikan struktur dan tata kelola BUMN sesuai dengan regulasi baru.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga menyinggung persoalan desa yang masuk kawasan hutan, di mana banyak warga tidak bisa mengurus sertifikat tanah maupun mengakses infrastruktur dasar. “Hampir 25 juta orang tinggal di desa yang masuk kawasan hutan, dan rata-rata mereka miskin karena tidak memiliki akses infrastruktur dasar. DPR bersama pemerintah sudah sepakat untuk mengeluarkan desa-desa tersebut dari kawasan hutan agar warga bisa mengurus sertifikat dan mendapatkan fasilitas publik,” ujar Dasco.

Langkah ini dianggap strategis untuk menyelesaikan konflik agraria dan mempercepat reformasi tata ruang. DPR berencana membentuk badan penyelesaian reforma agraria dan pansus penyelesaian konflik agraria yang akan ditetapkan pada akhir masa persidangan 2 Oktober 2025.

Editor: Komaruddin Bagja