Banyak Laporan Kepala Daerah Berkampanye, Ini Ketentuan yang Harus Dipenuhi

JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali mengingatkan soal aturan dukungan kepala daerah saat kampanye Pilpres 2019. Ini dilakukan menyusul banyaknya laporan atas ulah kepala daerah yang diduga berkampanye mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2019-2024.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 281 dinyatakan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan kepala negara atau kepala daerah harus memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatan. Kedua, presiden atau kepala daerah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Yang ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Video Editor : Mu'arif Ramadhan

Editor: Himas Puspito Putra