Muhammadiyah Pastikan bakal Reklamasi Lahan Bekas Tambang usai Resmi Terima Tawaran IUP

JAKARTA. vozpublica.id - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung memastikan pihaknya akan mengutamakan aspek lingkungan apabila sudah resmi menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah. Hal ini karena aspek lingkungan menjadi bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup. 

"Majelis Lingkungan Hidup akan konsen pada lahan pascatambang seandainya Muhammadiyah menerimanya (tawaran)," ucap Azrul saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/7/024). 

Baca Juga

Shutdown AS Masuki Pekan Kedua, Negosiasi Masih Buntu

Dia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menutup mata dengan adanya sekitar 2.000 lubang bekas tambang di Bangka Belitung yang hingga hari ini tidak pernah direklamasi.

"Ini tentu jadi perhatian kita," katanya.

Baca Juga

Muhammadiyah soal Isu Terima Izin Kelola Tambang: Tunggu Aja, Nanti Diumumkan

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Azrul menyebut, sebelum menerima izin tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," kata Azrul saat dihubungi, Kamis (25/7/2024).