LONDON, vozpublica.id - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan politik besar dari dalam parlemen sebelum menyatakan akan mengakui negara Palestina. Lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai menyerukan pengakuan resmi terhadap negara Palestina, menyebut saat ini adalah momen moral yang tidak bisa lagi diabaikan.
Starmer kemudian mengeluaarkan ancaman terkerasnya kepada Israel, Selasa (29/7/2025), bahwa Inggris akan mendeklarasikan pengakuan negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September mendatang.
Desakan ini datang melalui surat terbuka yang ditandatangani secara kolektif oleh para anggota parlemen dari berbagai latar belakang politik. Mereka menuntut agar pemerintahan Partai Buruh mengambil langkah tegas dalam mewujudkan solusi dua negara, di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza.
Desakan dari Dalam Pemerintahan
Tak hanya dari parlemen, tekanan juga datang dari jajaran kabinet. Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Jonathan Reynolds mengatakan banyak menteri di pemerintahan saat ini telah sepakat untuk mengakui negara Palestina.
“Di parlemen ini, iya. Jika itu memberikan terobosan yang kita butuhkan, maka kita harus melakukannya,” ujar Reynolds.
Namun dia juga menegaskan, pengakuan harus dilakukan secara strategis dan pada momentum yang tepat, agar tidak sekadar menjadi gestur simbolis yang gagal mengakhiri konflik.
“Kita hanya bisa melakukan ini sekali. Jika hanya simbolis, lalu tidak ada perubahan di lapangan, apa langkah kita selanjutnya?” ujarnya.