Pajak Pegawai Hotel hingga Kafe bakal Ditanggung Pemerintah, Bagaimana Dampaknya ke Perekonomian?

JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal baru yang akan diterbitkan pada semester kedua tahun ini. Salah satunya adalah perluasan cakupan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada sektor horeca, yakni hotel, restoran dan kafe.

Untuk diketahui, insentif ini sebelumnya hanya diberikan kepada pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Lantas, apakah insentif ini akan efektif dalam rangka mendongkrak perekonomian nasional?

Baca Juga

Media AS Sebut FBI Kerahkan Agen Berpakaian Preman untuk Picu Kerusuhan

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai, pemberian insentif pajak PPh 21 DTP kepada sektor horeca merupakan kebijakan setengah-setengah yang dampaknya terhadap perekonomian nasional pun dinilainya sangatlah kecil.

"Saya rasa, pemerintah sangat tanggung sekali memberikan insentif terkait dengan pajak PPh 21 DTP untuk sektor perhotelan, restaurant, dan cafe. Bahkan, insentif perpajakan PPh 21 DTP di sektor tersebut relatif kecil karena ya gaji pekerja di sektor tersebut juga rendah," ucap Huda saat dihubungi, Sabtu (13/9/2025).

Baca Juga

DJP Respons Keluhan Leony Trio Kwek Kwek, Tegaskan Warisan Bukan Objek Pajak

Huda menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata gaji pekerja di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum hanya sekitar Rp2,5 juta per bulan. Sedangkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara bulanan sudah di angka Rp4.5 juta per bulan.

"Jadi saya rasa dampaknya akan cukup minim ke perekonomian nasional," tuturnya.

Baca Juga

Penyebab Demo Rusuh Prancis, Efisiensi Anggaran Pemerintah hingga Naikkan Pajak