Komisi VI DPR: RUU BUMN Hapus Rangkap Jabatan Menteri-Wamen

JAKARTA, vozpublica.id - Komisi VI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Nantinya, menteri-wakil menteri (wamen) tidak bisa lagi merangkap jabatan sebagai komisaris.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN, Andre Rosiade penghapusan rangkap jabatan itu telah disepakati bersama pemerintah.

Baca Juga

Pernah Pengalaman Jadi Negara Jajahan, Palestina Sangat Penting di Irlandia?

"Di Undang-Undang ini sepakat tadi bahwa tidak ada lagi rangkap jabatan. Jadi tidak ada lagi rangkap menteri dan wamen," kata Andre dikutip Jumat (26/9/2025).

Diketahui, rangkap jabatan ini sebagai tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan plat merah.

Baca Juga

Dasco Targetkan RUU BUMN Rampung Dibahas Sebelum Reses