Komisi III DPR Bahas Revisi KUHAP Mulai Juni, Ditargetkan Rampung Awal 2026

JAKARTA, vozpublica.id - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman menuturkan, pihaknya menargetkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) berlaku pada awal 2026 mendatang. Dengan demikian, pembahasan akan mulai dilakukan pada masa persidangan berikutnya pada bulan Juni 2025.

Hal tersebut disampaikan Habiburokman saat menyampaikan kata pengantar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III bersama Ketua Advokat Perempuan Indonesia (API) dan Ketua Umum Pascasarjana Hukum Indonesia, Kamis (22/5/2025).

Baca Juga

10 Raja yang Memiliki Banyak Istri, dari Raja Sulaiman hingga Firaun

"Ini adalah rangkaian rapat dengar pendapat umum soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana, kita kejar waktu agar per 1 Januari 2026 kita sudah punya KUHAP yang baru dan sudah berlaku, bersamaan dengan hukum materiilnya yaitu KUHP yang berlaku tanggal tersebut," ucap Habiburokman.

Legislator Gerindra itu menjamin akan terus membuka masukan masyarakat. Dia mengklaim, sampai hari ini setidaknya sudah 28-29 organisasi masyarkaat, organisasi advokat hingga mahasiswa yang menyampaikan sikap dan pendapatnya terkait KUHAP ini. 

Baca Juga

Ahli Hukum Sebut Surat Penyitaan HP Aiman Ditandatangani Wakil Ketua PN Tak Sesuai KUHAP