Begini Peran Kementerian BUMN usai Turun Status Jadi Badan

JAKARTA, vozpublica.id - Nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berubah. Perubahan tersebut dilakukan melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade menuturkan, Kementerian BUMN turun status menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Baca Juga

Raja Terkaya di Dunia Maha Vajiralongkorn: Kekayaan Rp714 Triliun dan Punya 20 Selir Cantik

"Pertama, pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN, yang selanjutnya disebut BP BUMN. Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN Yang selanjutnya disebut BP BUMN," ujar Andre.

Andre menambahkan, panja juga sepakat menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran perusahaan pelat merah. Kemudian, peran BP BUMN terkait pengaturan dividen saham seri A dwiwarna yang dikelola langsung atas persetujuan Presiden.

Baca Juga

RUU BUMN Atur Perubahan Nomenklatur Kementerian Jadi Badan, Tugas Terpisah dengan Danantara

"Empat, larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025," tuturnya.

Baca Juga

Komisi VI DPR: RUU BUMN Hapus Rangkap Jabatan Menteri-Wamen

Kemudian, panja juga sepakat menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. 

Panja sepakat terhadap kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris dan jabatan managerial di BUMN.

Baca Juga

Ini Jenis Senpi yang Dipakai Oknum TNI AD Tembak Kantor Bank BUMN di Gowa

"Ketujuh, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kedelapan, mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN," kata dia.

Lalu, diatur juga terkait pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian, pengaturan mekanisme peralian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN.

Selanjutnya, pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, serta pengaturan substansial lainnya. 

Editor: Aditya Pratama