Kaleidoskop 2022: Deretan Kebijakan Pemerintah Menjaga Inflasi dan Perekonomian di Tengah Ancaman Resesi Global

Perry menegaskan, bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI saat ini menyasar untuk menciptakan stabilitas serta mengendalikan inflasi yang berasal dari barang impor yang memang tergantung permintaan. 

"Dan stabilkan pasar keuangan, perbankan, dan korporasi melalui transaksi spot DNDF maupun operasi SBN sekunder," ungkap Gubernur BI.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada November 2022 terjadi inflasi 5,42 persen year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,85. Realisasi inflasi itu menurun dibandingkan inflasi Oktober 2022 yang tercatat 5,71 persen.

2. Kebijakan Fiskal

Tidak hanya dari sisi moneter, dari sisi fiskal pemerintah juga telah mengeluarkan sederet kebijakan untuk menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu kebijakan fiskal yang menonjol adalah bantakan sosial yang diberikan kepala masyarakat terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan pada 1 September 2022. 

Sesuai arahan Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi), ada tiga jenis bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun yang diberikan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

"Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” ujar Menko Airlangga beberapa waktu lalu.

Dia memastikan, pemerintah pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP) terus memperkuat koordinasi maupun sinergi program kebijakan untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM. 

Selain itu, dilakukan juga perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. 

Upaya lain yang yakni melalui penambahan frekuensi pelaksanaan Operasi Pasar, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.

Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan bahwa kerja sama dengan pelaku digital pertanian juga akan diperluas untuk menambah produktivitas maupun pemanfaatan teknologi untuk memperlancar distribusi. 

Pemerintah pun mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Dalam jangka menengah juga akan mengembangkan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengungkapkan pengendalian inflasi yang cukup baik di Agustus 2022 lalu tak terlepas dari extra effort yang dilakukan masing-masing daerah, jadi kita terima kasih kepada semua TPID. 

"Mereka mulai menanam tanaman pekarangan, melakukan Operasi Pasar dengan dana mereka sendiri, dan mendorong pemanfaatan platform digital,” ujar Iskandar.

Sarana dan prasarana penyimpanan produk hasil panen khususnya di daerah sentra produksi juga akan terus diperbanyak dan diperkuat agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjaga kecukupan pasokan lebih lama. 

Selain itu, juga akan diperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga. 

“Oleh karena itu, kami optimistis apabila tekanan inflasi akan menurun, dan dapat ditekan di bawah 5% sampai akhir tahun nanti,” ungkap Iskandar.