Amplop Kondangan Kena Pajak Berapa? Ini Penjelasan DJP

JAKARTA, vozpublica.id - Berikut pembahasan amplop kondangan kena pajak berapa? yang ramai dibahas belakangan ini. Kabar tersebut pertama kali muncul setelah disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam dalam rapat kerja dengan mitra kerjanya.

Dalam rapat kerja (raker) Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Rabu (23/7/2025), Mufti menyinggung wacana penerapan pajak oleh pemerintah terhadap uang atau amplop kondangan yang diterima pada acara pernikahan.

Baca Juga

Misi Bisnis RI di Amerika Latin Raup Kesepakatan Senilai Rp9,7 Triliun

Mulanya, dia menyoroti langkah pemerintah yang tengah menerapkan pajak ke sejumlah sektor usaha. Bahkan, dia mendengar seorang yang menerima amplop kondangan akan dikenakan pajak.

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan, dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," ujar Mufti.

Dia juga menyinggung terkait peraturan penunjukan e-commerce atau lokapasar sebagai pemungut pajak pedagang online. Selain itu, pelaku UMKM di daerah juga merasakan hal yang sama, karena harus menghitung ulang ketika harus berjualan di e-commerce.

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi akibat pengalihan dividen BUMN ke Danantara. Hal ini menyebabkan negara kehilangan pemasukan, sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mencari sumber pemasukan dari sektor lainnya.

"Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak, bagaimana harus menambal devisit yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," tuturnya.

Amplop Kondangan Kena Pajak Berapa?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara mengenai kabar tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kebijakan baru yang secara khusus untuk memungut pajak amplop kondangan dan hajatan, baik yang diterima secara langsung maupun secara transfer.

"Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum," kata Rosmauli dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/7/2025).