MTI Soroti Masalah Transportasi Publik jelang Tahun Politik, Ini Catatannya

JAKARTA, vozpublica.id - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan menyoroti beberapa masalah jelang tahun politik di sektor transportasi publik. Di transportasi laut dan penyeberangan, penanganan keselamatan perlu pendekatan baru.

Hal itu diharapkan mampu menyelaraskan peningkatan tarif angkutan yang terus diminta oleh opertor angkutan dengan upaya perbaikan keselamatan. Sebab, sebesar 33 persen kecelakaan pelayaran didominasi kapal RoRo dengan penyebab utama kecelakaan adalah kebakaran pada kapal yang 53 persen akibat muatan truk.

Digugat Usai Suspend Akun Trump, Youtube Sepakat Bayar Rp400 Miliar

MTI mendesak Kementerian Perhubungan sagera menyusun peta jalan perbaikan keselamatan pelayaran dan penyeberangan yang menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan lintas sektor.

Di transportasi darat, selain terus mendorong reformasi sistem perolehan dan pemantauan SIM untuk mengatasi tingginya faktor manusia sebagai penyebab utama kecelakaan, MTI mencatat perlunya pembangunan jalan yang berkeselamatan melalui penerapan Permen PUPR 4/2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan di mana spesifikasinya juga merespons perkembangan rancang bangun sarana transportasi orang dan terlebih lagi transportasi logistik dan barang.

Rakernas MTI Undang Capres-Cawapres, Sampaikan Program Transportasi Indonesia ke Depan

MTI mendesak peran yang lebih besar dari Kementerian Perindustrian bersama dengan para pelaku industri automotif nasional dalam pembangunan pilar ke-3 RUNK 2022 kendaraan yang berkesalamatan. Sektor kereta api terus memunculkan catatan tentang keselamatan perlintasan sebidang yang masih banyak terjadi kecelakaan.

Perlu terobosan dalam standar perlintasan sebidang baik dari sisi teknik konstruksi, operasional persinyalan, maupun manajemen perlintasan secara keseluruhan. MTI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mewajibkan Pemerintah Daerah memasukkan perbaikan perlintasan sebidang ke dalam kewajiban anggaran infrastruktur daerah yang sebesar 40 persen dari APBD.

MTI Sebut WFH hingga Ganjil Genap 24 Jam Tidak Atasi Polusi Udara di Jakarta

Angkutan Umum Perkotaan

Catatan MTI berikutnya adalah pembangunan angkutan umum perkotaan untuk mengatasi kebutuhan transportasi 160 juta penduduk perkotaan sebagai dampak urbanisasi yang terus tumbuh pesat di Indonesia.

Di tahun 2023 ini, Kementerian Perhubungan telah merencanakan peralihan pengelolaan program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah di 11 kota untuk melanjutkan pengoperasian, pengelolaan, dan pendanaan program yang total anggarannya mencapai Rp500 miliar per tahun.

Tahun 2023 ini juga Kementerian Perhubungan memulai program Indonesia Mass Transit Program (Mastran) yang akan membangun 2.000 km rute angkutan bus di 5 kawasan perkotaan metropolitan untuk melayani 34 juta penduduk di Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Kendala Utama program ini adalah penolakan dari operator angkot eksisting.