Kemendag Akan Beri Relaksasi Kebijakan untuk Genjot Ekspor Pertanian

JAKARTA, vozpublica.id - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen menggenjot ekspor nonmigas, termasuk produk pertanian dan kehutanan. Salah satunya dilakukan melalui pemberian relaksasi kebijakan.

"Guna mendorong kinerja ekspor, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya dengan memberikan relaksasi kebijakan terhadap jenis produk tersebut," ujar Jerry dikutip dari Antara, Sabtu (1/7/2023).

Baca Juga

Mekari-TMS Dorong Transformasi Digital di Industri Migas dan Tambang

Jerry menambahkan, untuk produk kayu S4S (surfaced on 4 sides), E2E (eased 2 edges), dan E4 (eased 4 edges) pada 15 Juli 2023 hingga 14 Juli 2024 diberikan relaksasi luas penampang. Dari sebelumnya yang dapat diekspor maksimal 10.000 mm2, menjadi 15.000 mm2.

Selain itu, pihaknya memberi fasilitas subsidi pembiayaan pengurusan Laporan Surveyor (LS) untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Baca Juga

Kemendag: Ekspor Produk Turunan CPO Tak Masuk Bursa Berjangka

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Permendag 16 tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Permendag 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam aturan tersebut, kegiatan ekspor termasuk produk industri kehutanan wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor independen yang memenuhi ketentuan dan telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Baca Juga

IMF Minta Indonesia Tak Larang Ekspor Mineral Mentah, Ini Respons Luhut

"Dalam hal ini, kami mengapresiasi PT Sucofindo sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi/penelusuran teknis untuk penerbitan Laporan Surveyor (LS) guna memastikan bahwa produk yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan kriteria teknis, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kriteria teknis produk industri kehutanan," ucapnya.