Jokowi Ubah Status BUMN Produksi Film Negara Jadi Persero, Ini Alasannya

JAKARTA, vozpublica.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengubah bentuk badan hukum BUMN Produksi Film Negara dari Perum menjadi Persero. Keputusan ini tertuang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2023. 

Badan hukum Produksi Film Negara sebelumnya berbentuk Perum yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1988. Adapun, alasan perubahan tersebut untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Baca Juga

Berantas Peredaran Rokok Ilegal, Kemenperin Siapkan Aturan Baru

Kemudian, pelayanan barang dan jasa di bidang film dan konten, mengembangkan sistem bisnis perfilman kepada pengguna jasa perfilman, serta mendukung pengadaan film yang bermutu, bernilai pendidikan, dan berpijak pada kebudayaan nasional.

"Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan Bentuk Pusat Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)," demikian bunyi Pasal 1 beleid tersebut dikutip, Jumat (11/8/2023). 

Baca Juga

Indonesia Ajukan Keanggotaan OECD, Ini Harapan Jokowi

Dengan perubahan bentuk badan hukum mengakibatkan seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban Perum Produksi Film Negara menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban Persero.

Tidak hanya itu, seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan Perum Produksi Film Negara menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan Persero. 

Baca Juga

Bertemu Delegasi, Jokowi Ingin Proses Keanggotaan OECD Berjalan Cepat