Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir soal Rencana IPO BUMN

JAKARTA, vozpublica.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memilih tidak buru-buru membawa perusahaan pelat merah untuk menawarkan perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, butuh stabilitas pasar untuk melakukan aksi korporasi tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, perlu kalkulasi atau perhitungan matang baik dari sisi pasar hingga dinamika makroekonomi. Dengan begitu, pemegang saham memilih untuk tidak tergesa-gesa mendorong BUMN untuk IPO di BEI.

Baca Juga

Gaung Inklusi Asuransi dari Lapangan Futsal untuk Masa Depan Finansial

“Ga bisa (langsung IPO), harus ada hitungannya,” ujar Arya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip, Jumat (19/7/2024). 

Arya pun mencontohkan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang batal go public. Padahal, pencatatan saham perdana anak usaha PT Pertamina (Persero) di BEI ditargetkan dapat terealisasi 2023 lalu. 

Baca Juga

Pemangkasan Jumlah Klaster BUMN Jadi 11 Masuk Tahap Pembahasan, Kapan Dieksekusi?

Keputusan penundaan IPO PHE tersebut terjadi setelah Kementerian BUMN melakukan penilaian atas kinerja Pertamina Group, termasuk melihat dinamika pasar modal saat itu.

"Saya kasih contoh, dulu waktu Pertamina Hulu Energi mau di-IPO-kan, itu market-nya ga cocok, ga pas market-nya, ga bisa dipaksakan gitu, itu harus benar bisa, baru bisa," tuturnya.

Baca Juga

Dana Rights Issue di BEI Tembus Rp32,5 Triliun hingga Juli 2024