DJP Bantah NPWP Jokowi hingga Sri Mulyani Bocor, Ini Penjelasannya

JAKARTA, vozpublica.id - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan kabar terbaru soal dugaan kebocoran data Wajib Pajak, mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihaknya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan, pertama, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. 

Baca Juga

DJP dan BKPM Integrasikan Data Coretax Perkuat Investasi dan Penerimaan Negara

Kedua, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

"Terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Dwi kepada iNews.id, Jumat (20/9/2024). 

Baca Juga

Data NPWP Diduga Bocor, Jokowi Perintahkan Kominfo hingga BSSN Bergerak Cepat

Dwi menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP. 

Baca Juga

Data NPWP Diduga Bocor, Sri Mulyani Minta Evaluasi Menyeluruh!