JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan besaran harga keekonomian energi hingga non-energi yang menjadi konsumsi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan peran besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung selisih harga agar komoditas tersebut tetap terjangkau.
Purbaya menuturkan, subsidi yang diberikan adalah bentuk keberpihakan fiskal, di mana pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat. Meski harga jual BBM dan tarif listrik telah disesuaikan sejak tahun 2022, harga tersebut masih belum mencapai harga keekonomian penuh.
"Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non-energi," ucap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).
Purbaya merinci harga keekonomian atau harga asli beberapa komoditas energi dan non-energi sebelum dikenakan subsidi oleh pemerintah.
Untuk Solar bersubsidi, harga keekonomiannya mencapai Rp11.950 per liter. Namun, dengan subsidi sebesar 43 persen atau Rp5.150 per liter yang ditanggung pemerintah, masyarakat hanya perlu membayar Rp6.800 per liter.
Demikian juga untuk BBM jenis Pertalite, harga aslinya adalah Rp11.700 per liter; setelah subsidi sebesar 15 persen atau Rp1.700 per liter dibayarkan pemerintah harga jualnya kepada masyarakat menjadi Rp10.000 per liter.
Subsidi terbesar ditemukan pada minyak tanah, di mana nilai subsidi mencapai Rp8.650 per liter atau setara 78 persen dari harga aslinya Rp11.150 per liter, sehingga harga beli masyarakat hanya Rp2.500 per liter.
Beralih ke sektor gas dan kelistrikan, harga asli elpiji 3 kg per tabung mencapai Rp42.750, dengan subsidi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp30.000 per tabung atau setara 70 persen, masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung.