JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan mencabut izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) terhadap 18 perusahaan. Hal ini disampaikannya usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Pada hari ini saya akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk mencabut izin PBPH, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, PBPH, sebanyak 18 perusahaan dari Aceh sampai Papua ada. Luasnya total 526.144 hektare. Setengah juta hektare," ujar Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Raja Juli menambahkan, pencabutan izin tersebut dikarenakan para perusahaan itu tidak memaksimalkan pemanfaatan hutan secara baik. Atas instruksi Prabowo, pemerintah akan mencabut belasan izin perusahaan tersebut.
"Dan Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan tadi untuk menyejahterakan masyarakat," tuturnya.