JAKARTA, vozpublica.id - Menko Polhukam Mahfud MD akan membentuk Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna menguak dana janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan ikut dalam satgas.
Mahfud mengungkapkan sejumlah pihak eksternal bakal terlibat dalam satgas tersebut.
"KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
Namun Mahfud menjelaskan dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri agar tetap menindaklanjuti dugaan kasus TPPU sesuai dengan kewenangannya.
"Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firli Bahuri (Ketua KPK). Mereka akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim (Satgas TPPU)," ucapnya.