JAKARTA, vozpublica.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan mengungkapkan saat ini sektor transportasi menggunakan sekitar 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nilai sekitar Rp300 triliun per tahun. Sementara itu, kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas bisa mencapai Rp71 triliun per tahun.
Aan menuturkan, pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Indonesia (Mass Transit Project) yang kini tengah berlangsung diharapkan dapat selesai tepat waktu. Program ini ditargetkan mampu meningkatkan cakupan layanan sistem transportasi perkotaan dan menekan kerugian negara di sektor transportasi.
Program yang pendanaannya didukung Bank Dunia dan AFD ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga pertengahan 2027. Program senilai Rp3,7 triliun tersebut, lanjutnya, dihadirkan dengan latar belakang yang kuat yakni masih tingginya biaya transportasi di Indonesia yang menggerus hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat.
"Tingginya biaya transportasi itu salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem transportasi kita. Maka, dengan adanya angkutan umum yang memadai dan terjangkau diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi," ucap Aan dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).
Aan menambahkan, melalui pembiayaan dari bank dunia tersebut, akan mengerjakan integrasi transportasi perkotaan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung, karena dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia.
"Dengan adanya angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern nantinya, diharapkan dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga bisa beralih ke angkutan umum," kata dia.