JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons 17+8 tuntutan rakyat yang telah diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9/2025) kemarin oleh aktivis dan influencer. Pemerintah pun merespons dengan menyiapkan upah layak, pencegahan PHK massal, dan dialog dengan serikat buruh.
Menurut Airlangga, pemerintah telah menempatkan isu tersebut sebagai prioritas. Bahkan, dia pun menegaskan, langkah-langkah konkret sudah dipersiapkan.
“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan,” jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025)
Untuk pekerja kontrak, ia menyebut fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan, termasuk kontrak khusus dengan jangka waktu satu tahun. Airlangga juga menegaskan komitmen membuka ruang dialog bersama serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing.
“Kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenagakerjaan khusus untuk satu tahun,” ujarnya.