SINGAPURA, vozpublica.id - Pemerintah Singapura di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah menangani beberapa isu sensitif, salah satunya izin penggunaan jilbab bagi Muslimah di pekerjaan tertentu.
Tugas berat pemerintah adalah memberi pemahaman kepada masyarakat Singapura yang multiras, mengelola perbedaan, hingga membuat aturan praktisnya.
Dalam pernyataannya kepada media memperingati 20 tahun kepemimpinan serta menjelang lengser dari jabatan pada 15 Mei mendatang, Lee menceritakan beberapa tantangan terbesar selama pemerintahannya. Ada beberapa kebijakan yang perlu diambil guna meredam ketegangan di bawah. Sebagai negara multiras serta banyak pekerja asing yang heterogen, keberagaman itu perlu dikelola.
Jika pemerintah tidak mengambil tindakan besar, kata Lee, termasuk mengenai izin perawat berjilbab serta LGBT, maka konflik bisa saja terjadi.
Lee mengumumkan kebijakan baru bahwa Muslimah perawat boleh mengenakan jilbab selama bertugas di rumah sakit pada 28 Agustus 2021 dan berlaku pada November di tahun yang sama. Aturan tersebut berdampak kepada 7.000 lebih staf medis.