SEOUL, vozpublica.id – Korea Selatan berencana membentuk kementerian baru di bidang kependudukan, yang bertugas mengatasi rendahnya angka kelahiran dan tingginya penuaan populasi di negeri ginseng itu. Kabar tersebut diungkapkan oleh kantor berita Korsel, Yonhap, awal pekan ini.
Media itu melaporkan, setelah menggelar sejumlah pertemuan tingkat tinggi dalam partai yang berkuasa di Korsel pada Senin (1/7/2024) ini, pihak berwenang negara itu mengumumkan rencana perubahan Undang-Undang Organisasi Pemerintah. Revisi UU itu akan menjadi dasar bagi pembentukan kementerian baru, yang diperkirakan bakal diusulkan pada bulan ini.
Dikatakan bahwa kementerian baru itu akan mengerjakan strategi nasional pembangunan demografi dan menangani berbagai macam isu di dalamnya. “Masalah itu mulai dari tingkat kelahiran yang rendah, populasi yang kian menua, angkatan kerja dan keimigrasian,” ungkap Yonhap.
Kementerian itu juga bertugas menyiapkan kebijakan-kebijakan yang relevan serta memikul beberapa tugas yang saat ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan Korsel. Selain itu, kementerian baru juga diharapkan mengoordinasikan anggaran yang ditujukan untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran yang saat ini ditangani oleh beberapa kementerian, kata Yonhap dengan mengutip sejumlah pejabat.
Masih menurut media itu, menteri yang memimpin lembaga itu akan merangkap sebagai wakil perdana menteri urusan sosial. Segera setelah kementerian baru itu dibentuk, unit pemerintahan itu diharapkan dapat memperkuat kampanye publik, menarik perhatian terhadap tantangan demografis, serta melakukan berbagai penelitian dan analisis untuk menemukan solusinya.