SEOUL, vozpublica.id - Korea Selatan (Korsel) memiliki presiden baru, Yoon Suk Yeol. Mantan jaksa agung berusia 61 tahun ini akan memimpin negeri ginseng tersebut selama lima tahun ke depan, menggantikan Presiden Moon Jae In.
Yoon yang diusung partai oposisi konservatif Partai Kekuatan Rakyat berhasil mengalahkan kandidat lain dari kubu liberal Partai Demokrat, Lee Jae Myung. Selisih suaranya tipis, 0,78 persen atau 263.000 suara.
Yoon meraih 48,6 persen sementara Lee 47,8 persen dari total 98 persen suara yang dihitung. Pemilihan pada Rabu (9/3/2022) ini dianggap terketat sepanjang sejarah Korsel sejak menggelar pemilu presiden pada 1987.
Yoon baru mengundurkan diri pada 4 Maret 2021 sebagai jaksa agung, tepat empat bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Saham politiknya meningkat di kalangan konservatif Korsel setelah mengundurkan diri. Yoon resmi mengumumkan pencalonannya untuk pemilihan presiden ke-20 pada 29 Juni 2021. Dia kerap mengkritik pemerintahan Moon Jae-in dan Partai Demokrat.
Empat bulan kemudian, Yoon terpilih sebagai calon presiden dari oposisi utama People Power Party hingga kemudian memenangkan pemilu presiden. Namun, survei pra-pemilihan menunjukkan warga Korsel memilihnya daripada menunjukkan kemarahan kepada Moon dan Partai Demokrat.
"Ini bukan tentang siapa yang lebih Anda sukai, tetapi tentang siapa yang kurang Anda benci," kata Jeong Sang-min (35), seorang pejabat logistik di sebuah perusahaan pakaian internasional, dikutip dari nytimes.
Dia memulai karier sebagai jaksa ketika berusia 35 tahun dan punya reputasi sebagai jaksa antikorupsi. Dikutip dari asiatoday, dia menangani sejumlah kasus korupsi besar, termasuk melibatkan mantan Presiden Korsel Park Geun-hye dan wakil ketua Samsung Lee Jae-yong. Skandal itu menyebabkan pemakzulan Park pada Desember 2016.
Tak lama setelah memenangkan pemilihan presiden Korea Selatan Mei 2017, Moon menunjuk Yoon sebagai kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Yoon membantu menjatuhkan hukuman kepada Park dan mantan presiden Lee Myung-bak, serta mantan pejabat publik lainnya. Dia menjabat sebagai jaksa agung mulai 2019.
Yoon dikenal keras mengkritik Presiden berkuasa saat ini, Moon Jae-in, terkait pendekatannya terhadap Korea Utara (Korut) dan China. Yoon bersikeras bahwa sanksi PBB harus ditegakkan sampai Korut benar-benar denuklirisasi.
Yoon juga menyerukan untuk meningkatkan latihan militer bersama antara Korsel dan Amerika Serikat. Ini dinilai mungkin membuat Korut gusar dan dapat meningkatkan ketegangan melalui uji coba senjata yang lebih banyak.
"Perdamaian tidak ada artinya, kecuali didukung oleh kekuatan," kata Yoon selama kampanye, dikutip dari nytimes.