"Belanja pegawai mencakup tambahan akibat rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2025, serta kekurangan pembayaran gaji pegawai. Belanja non-operasional meliputi dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan," tuturnya.
Kemudian dari sisi program teknis, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk program swasembada pangan sebesar Rp4,92 triliun, serta membayar kontrak proyek tahun jamak sebesar Rp12,01 triliun, serta pinjaman dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp2,26 triliun.
Selain itu, tambahan anggaran juga akan dialokasikan kegiatan atau rencana pembangunan proyek baru sebesar Rp17,62 triliun, vokasi Rp0,01 triliun, dukungan teknis pusat/balai Rp3,51 triliun, pengadaan lahan Rp2,49 triliun.
Kemudian, bencana darurat Rp0,55 triliun, program padat karya Rp3,98 triliun, operasi/preservasi/optimalisasi Rp6,03 triliun, pembangunan sekolah rakyat Rp10 triliun, dan DOP Papua Rp1,77 triliun.