Demi 5G, Pemerintah Kebut Inisiatif Alokasi Spektrum 

JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah sedang berupaya mempercepat inisiatif alokasi spektrum 5G. Upaya ini dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan spektrum frekuensi 2.047MHz guna pemanfaatan jaringan seluler broadband baik 4G maupun 5G pada 2024 di semua lapisan. 

“Sangat penting untuk menanam dan menumbuhkan kembali spektrum 5G untuk memenuhi permintaan spektrum frekuensi 2.047 MHz," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny, saat menyampaikan keynote speech dalam International Virtual Conference: Indonesia 5G Roadmap & Digital Transformation, di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga

Jaringan 5G Belum Masuk Indonesia, Penelitian Internet 6G Sudah Dilakukan Eropa

Johnny menjelaskan, band kandidat yang ada dan yang baru di lapisan cakupan (di bawah 1 GHz) adalah 700/800/900 MHz. Kemudian lapisan kapasitas (antara 1-6 GHz) adalah 1.8 / 2.1 / 2.3 / 2.6 / 3.3 / 3.5 GHz, dan lapisan data super (di atas 6 GHz) adalah 26/28 GHz.

Selain itu, pemerintah juga mengaku telah melakukan 10 uji coba penerapan jaringan 5G sepanjang 2017-2019. Uji coba itu ditujukan untuk mempelajari potensi aplikasi dan kasus penggunaan layanan 5G.

Baca Juga

Tri Perkuat Jaringan 4.5G Pro di Kalimantan

Uji coba itu meliputi pembelajaran jarak jauh melalui interaksi holografik, operasi jarak jauh, IoT untuk kota pintar, dan kendaraan otonom selama ASIAN Games 2018.

"Pada tahun 2020, Indonesia memfokuskan uji coba ke-11 untuk menjajaki kemungkinan konsistensi antara jaringan 5G dan Fixed Satellite Service (FSS) untuk digunakan di pita 3,5 GHz,” jelasnya.

Baca Juga

Xiaomi Siapkan Dua Ponsel 5G Bulan Ini

Selain itu, menurut Menteri Kominfo, Indonesia sedang berupaya untuk memanfaatkan secara optimal microwave link sebagai opsi kedua setelah kabel serat optik.

Sebab, frekuensi E-band yang sangat tinggi (70-80 GHz) dan V-band (60 GHz) juga dapat melayani backhaul berkapasitas tinggi untuk layanan broadband.

Baca Juga

iPhone 13 Bakal Gunakan Modem X60 5G Qualcomm

Menteri Johnny menyadari upaya penerapan jaringan 5G akan menuntut belanja modal yang besar khususnya untuk penyediaan small-cell densification 5G serta ekosistem digital yang canggih.

Oleh karena itu, Johnny menyatakan ibu kota negara baru Indonesia nantinya akan menjadi kota kandidat terbaik dan potensial untuk menerapkan 5G pertama di Indonesia.

“Selain dari beberapa kawasan industri dan area publik, dengan lalu lintas tinggi yang juga dimungkinkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, hingga saat ini pemerintah Indonesia juga mengklaim telah membangun lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut. Termasuk lebih dari 12.000 kilometer Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring BAKTI Kominfo.

Lebih dari 500.000 base transceiver station (BTS) juga telah terbangun, dan memanfaatkan 9 satelit untuk memenuhi kebutuhan domestik akan konektivitas yang memadai.