Diminta Tak Lakukan PHK, Toyota Berharap Pemerintah Berikan Insentif

JAKARTA, vozpublica.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pelaku industri otomotif tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini menjadi dilema bagi para produsen karena mereka juga harus menjaga kondisi finansial di momen sulit ini.

Toyota sebagai salah satu produsen terbesar di Indonesia berupaya tetap menjaga roda perekonomian tetap berputar. Tapi, pabrikan asal Jepang itu juga membutuhkan bantuan dari pemeritah agar dapat bertahan.

Baca Juga

Indonesia Punya SDM Besar, Toyota Incar Talenta Muda di Daerah

"Jadi kalau kami lihat enggak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia yang namanya respect for the people itu basic filosofi yang jadi kekuatan Toyota. Jadi pesannya sejalan," ujar Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily di Tangerang, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Toyota merupakan salah satu brand yang menjalankan usahanya dengan membangun pabrik selama puluhan tahun. Bahkan, mereka memanfaatkan tenaga kerja Indonesia dan memberdayakan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Baca Juga

Diuji Tabrak, Toyota Yaris Cross Dapat Rating Bintang-5 ASEAN NCAP

Sebab itu, Ernando menilai bantuan pemerintah dengan memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal dapat memberi dampak besar. Menurutnya, ini akan membuat industri otomotif lebih bergairah.

"Kami berharap sebenarnya, kami omongnya makro ini. Karena bagaimana pun otomotif itu salah satu industri yang mencerminkan kondisi makro. Jadi kalau makro membaik, industri otomotif ya membaik," katanya.

Baca Juga

Sinyal Toyota Veloz Hybrid Mengaspal di Indonesia Makin Kuat