Tim Reformasi Polri Bentukan Kapolri Dikritik, Tak Libatkan Masyarakat

JAKARTA, vozpublica.id - Lembaga kajian dan penelitian demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) merespons terkait pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid menyoroti susunan tim yang berisi seluruh perwira Polri.

Menurutnya, jika tim ini hanya terdiri atas nama-nama perwira tinggi yang semuanya berasal dari kepolisian, maka sulit berharap agenda reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat.

Baca Juga

Siapa yang Akui Negara Palestina, Siapa yang Tidak, dan Mengapa Itu Penting

Usman menilai, reformasi Polri wajib melibatkan unsur masyarakat.

"Partisipasi masyarakat harus dikedepankan dalam kebijakan reformasi Polri yang kini diwacanakan oleh pemerintah, termasuk oleh jajaran Polri melalui pembentukan Tim Reformasi Polri," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Baca Juga

Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Kapolri Jamin Dengarkan Semua Masukan

Dia mengingatkan, akar permasalahan di tubuh kepolisian sebenarnya juga bersumber dari kebijakan pemerintah yang di mata masyarakat dirasakan tidak adil. Usman menyebut, kepolisian adalah institusi penegak hukum yang turut menentukan tinggi rendahnya mutu demokrasi, khususnya dalam menjamin ruang kebebasan sipil warga untuk menyampaikan kritik dan protes.

Dia khawatir, jika Tim Reformasi Polri hanya berasal dari kepolisian, maka akuntabilitas dan komitmen reformasi atas masalah lapangan dan kelembagaan polisi kecil kemungkinan bisa dibenahi.