Rawan Godaan Korupsi, KPK Usul Gaji Kepala Daerah Ditambah

JAKARTA, vozpublica.id - Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah. Hal itu dinilai tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan saat Pilkada.

Menurut Cahya, hal itu pun menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi oleh kepala daerah. Sebab, godaan yang mengintai jauh lebih besar.

Baca Juga

Para Militer Sebut Ukraina Tak Mungkin Rebut Wilayah yang Direbut Rusia

"Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada. Tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," katanya dalam diskusi media bertajuk 'Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK' di ruang Media Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025). 

Cahya menambahkan, tingginya minat seorang menjadi kepala daerah tentunya sangat aneh, padahal diketahui gajinya kecil. Fenomena ini pun patut dicurigai atas adanya motif lain di balik pencalonan.

Baca Juga

Berapa Gaji Komeng di DPD? Segini Besarannya!

Untuk itu, ia menilai persoalan gaji ini merupakan tugas bagi pemerintah pusat untuk diperbaiki. Menurutnya selama biaya politik masih tinggi, celah untuk korupsi pun akan terus terbuka lebar.