NTT Masuk Top 5 Inflasi Terendah Nasional, Gubernur Dorong Kemandirian Ekonomi

JAKARTA, vozpublica.id - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasinya pencapaian provinsi yang dipimpinnya karena berhasil mengendalikan inflasi dengan baik. Bahkan, NTT masuk dalam lima besar provinsi dengan inflasi terendah secara nasional, yakni sebesar 1,72% year on year (yoy) per Juni 2025, lebih rendah dari rata-rata nasional 1,87%.
“Capaian ini menunjukkan tren positif menuju target inflasi nasional di angka 2,5% ±1%,” ujarnya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Selasa (15/7/2025).
Untuk mempertahankan stabilitas tersebut, Gubernur NTT mengusulkan beberapa langkah konkrit, seperti Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen di lahan pekarangan rumah dan hilirisasi produk pertanian, peternakan dan perikanan agar punya nilai tambah.
Selain itu juga menekankan pentingnya pemasaran produk melalui konsep One Village One Product (OVOP) dan NTT Mart.
“Kita tidak bisa terus mengekspor bahan mentah. Kita harus manfaatkan pasar lokal,” katanya.
Gubernur Melki juga menyinggung pelibatan petani, nelayan dan peternak dalam program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat koperasi lokal.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT Agus Sistyo Widjajati mengungkapkan pencapaian inflasi di bawah 2% menjadi sebuah kemajuan besar, mengingat sebelumnya NTT kerap masuk daftar provinsi dengan inflasi tertinggi.
Namun dia juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap inflasi di lima daerah indikator, yakni Kota Kupang, Ngada, Timor Tengah Selatan, Maumere dan Waingapu. Lima komoditas utama penyumbang inflasi yakni beras, aneka cabai, bawang merah, kopi bubuk dan ikan.
Agus mendorong peningkatan produktivitas petani melalui teknologi pertanian modern, peningkatan kapasitas SDM, serta hilirisasi produk pertanian.
Sementara itu, Deputi III Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mengungkapkan NTT memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Terdapat lebih dari 384.000 hektare lahan sawah dan lebih dari 1,8 juta hektare lahan kering yang belum digarap optimal, ditambah 100.000 hektare lahan modern dan 10.000 hektare tambak garam.
Menurutnya, dengan pengelolaan terpadu, potensi tersebut bisa mendorong NTT menjadi provinsi swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.