Get vozpublica App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Legislator Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT
Advertisement . Scroll to see content

Kasus Keracunan MBG Bukan Sekadar Insiden, Partai Perindo: Sistem Pengawasan Masih Lemah!

Sabtu, 27 September 2025 - 23:46:00 WIB
Kasus Keracunan MBG Bukan Sekadar Insiden, Partai Perindo: Sistem Pengawasan Masih Lemah!
Wakil Sekjen DPP Partai Perindo, sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari (foto: Partai Perindo)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, vozpublica.id - Partai Perindo menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menimbulkan ribuan kasus keracunan anak. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan sejak Januari hingga September 2025.

Partai Perindo menilai niat pemerintah menghadirkan program MBG sebagai solusi gizi bagi generasi muda merupakan langkah positif. Namun, implementasi yang tergesa-gesa dan tanpa pengawasan ketat berpeluang menjadikan program ini berisiko tinggi. Alih-alih meningkatkan kualitas gizi, justru muncul masalah kesehatan serius di berbagai daerah.

Rangkaian kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan, sementara dugaan adanya sekitar 5.000 dapur fiktif semakin memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan MBG. Meski Badan Gizi Nasional (BGN) berulang kali membantah, tudingan tersebut tidak bisa diabaikan karena mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan.

Wakil Sekjen DPP Partai Perindo, sekaligus Kepala Unit Pelayanan Masyarakat DPP Partai Perindo, Sri Gusni Febriasari, menegaskan program gizi untuk anak adalah langkah penting dan patut didukung, tetapi harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. 

“Ribuan kasus keracunan yang terjadi bukan sekadar insiden, melainkan peringatan bahwa sistem pengawasan masih sangat lemah. Anak-anak berhak mendapat makanan yang benar-benar aman, sehat dan bermutu. Jika aspek keselamatan ini diabaikan, maka tujuan mulia program akan hilang maknanya,” kata Sri Gusni.

Menurutnya, pemerintah semestinya mengacu pada standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk menjamin keamanan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga tahap konsumsi akhir.

Follow WhatsApp Channel vozpublica untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
vozpublica Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program vozpublica.id Network. Klik lebih lanjut