Kajati Jateng Buka-bukaan soal Kejaksaan Dikawal Militer: Sesuai Kebutuhan

SEMARANG, vozpublica.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kajati Jateng) Hendro Dewanto buka-bukaan terkait pentingnya keterlibatan militer dalam proses penegakan hukum (gakkum). Dia menilai pengamanan oleh militer perlu dilakukan dalam rangka memperkuat gakkum.

Secara pribadi dia mendukung pengawalan militer terhadap institusi kejaksaan. Terlebih saat Kejaksaan sedang gencar-gencarnya menegakkan hukum.

Baca Juga

5 Alasan Pemerintah AS Shutdown, Salah Satunya Jadi Kesempatan bagi Trump Pecat Ribuan PNS

“Perlu dikawal militer? Ya! Kalau di satu sisi, kalau kejaksaan lagi gencar-gencarnya (gakkum) itu saya kira sampai hari ini, kalau saya secara pribadi perlu!” ujar Hendro saat Ngopi Bareng Wartawan di Kantor Kejati Jateng, Selasa (24/6/2025) malam.

Mantan Kajati Sulawesi Tenggara ini menambahkan, rencana teknis pengamanan akan dituangkan dalam nota kesepahaman. MoU akan dilakukan dengan Kodam IV Diponegoro namun masih menunggu pergantian Panglima Kodam (Pangdam).

Baca Juga

Kejaksaan Tangkap Buronan Korupsi Mantan Bendahara Panwaslu Lampung Tengah

“Itu kan sebenarnya sesuai kebutuhan (militer mengawal kejaksaan). Sesuai kebutuhan. Dan itu perlu nanti ada perjanjian atau MoU antara kita dengan Panglima Kodam Diponegoro)," katanya.

Meski mendukung pengamanan oleh militer, Hendro mengaku tidak pernah mendapat gangguan selama menjabat.

Baca Juga

DPR Cecar Jampidsus soal Prajurit TNI Jaga Kejaksaan: Ada Kedaruratan?

“Kalau sampai hari ini saya kan nggak pernah diganggu, jalan aja, apa adanya, wong APH kan melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu aja,” katanya.