JK: Akar Konflik Aceh Bukan Masalah Syariat, tapi Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA, vozpublica.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan akar konflik yang pernah terjadi di Aceh bukan persoalan syariat, melainkan ketimpangan ekonomi. Padahal, menurut dia, Aceh merupakan provinsi terkaya di tanah air.

Hal itu diungkapkan JK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Baleg DPR terkait Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Kamis (11/9/2025). Mulanya, JK mengaku telah mempelajari mayoritas konflik besar di Indonesia diakibatkan ketidakadilan. 

Baca Juga

Eks Menteri China Dihukum Mati karena Terima Suap Rp628 Miliar

"Mulai dari DI/TII karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang, kemudian PRRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan pusat, nah ini pandangan mereka," kata JK.

Dia melanjutkan, konflik Poso diakibatkan karena ketidakadilan politik. Sementara Aceh, menurut dia, merupakan provinsi dengan kekayaan alam terbesar di Indonesia, baik gas alam maupun minyak.

Baca Juga

Aceh Buktikan Perdamaian Bertahan Lewat Kepercayaan dan Komitmen Bersama

Namun, kata dia, masyarakat Aceh hanya memperoleh sebagian kecil dari kekayaan tersebut. Hal itulah yang menimbulkan konflik.

"Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara," ungkap JK.

Baca Juga

Viral Kapal Induk AS Tinggalkan Laut Aceh, Rieke Singgung Polemik 4 Pulau