Industri Media Diguncang Badai PHK, Pengamat: Ini Ancaman Serius, Bayangkan Hidup Tanpa Informasi Tepercaya

Baca Juga

Gelombang PHK di Industri Media, Akademisi: Akses Publik terhadap Informasi Berkualitas Terancam

Keberadaan media sebagai watchdog atau pengawas pemerintah pun patut dipertanyakan dengan ketidakberdayaannya menghadapi gelombang PHK ini.

"Bagaimana para jurnalis bisa tenang menjalankan tugas mengawasi kinerja pemerintah, sedangkan di saat yang sama, dirinya terombang-ambing dalam ketidakjelasan akan nasib perusahaan tempat dia bekerja?" katanya.

Masyarakat yang Paling Dirugikan

Yang paling mengkhawatirkan, menurut Diah, adalah dampak jangka panjang terhadap masyarakat luas. Ia menilai, tanpa keberadaan media yang kredibel dan jurnalisme profesional, masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi akurat dan asupan pemikiran kritis. Tanpa kerja jurnalistik profesional, ruang publik akan dipenuhi oleh konten sensasional yang viral di media sosial.

"Yang paling dirugikan dengan kehilangan peran media ini jika awaknya tergerus gelombang PHK tentu saja publik atau masyarakyat. Bayangkan hidup kita tanpa didampingi informasi-informasi tepercaya yang diperoleh dari kerja keras jurnalis dalam mengejar sumber berita," kata Diah.

Peran Pemerintah 

Diah juga menyoroti minimnya respons pemerintah terhadap gelombang PHK di industri media. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan diam, padahal situasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi masyarakat luas.

"Ini bukan lagi isu ketenagakerjaan biasa, tapi sudah menjadi krisis bagi bangsa dan negara kita," ujarnya.

Dia menyarankan sejumlah langkah konkret yang bisa diambil pemerintah. Pertama, membuat kebijakan yang melindungi industri media dan pekerjanya, bukan melalui intervensi politik, melainkan dengan menjamin keberlanjutan bisnis dan independensi redaksional.

Kedua, pemerintah perlu mendorong transformasi digital media, baik dari sisi performa platform, interface, maupun kolaborasi antarmedia. Pemerintah juga bisa memberikan akses pada jurnalisme data, agar media dapat menyajikan informasi berbasis data resmi dari lembaga seperti BPS atau kementerian terkait.

"Ketiga, dari sisi masyarakat, pemerintah harus bekerja keras memperkuat literasi digital supaya publik bisa membedakan antara berita hoaks, disinformasi, maupun misinformasi," katanya.