Pramono soal Polemik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp70 Juta: Keputusan di Anggota Dewan

JAKARTA, vozpublica.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons polemik tunjangan perumahan anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp70,4 juta per bulan. Dia menegaskan keputusan revisi tunjangan rumah berada di tangan para anggota dewan.

"Tentunya kewenangan, keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta," ujar Pramono di Halte Jaga Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Baca Juga

NATO Latih Ajak Perusahaan Teknologi Militer Terjun Langsung ke Medan Perang

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan khusus membahas besaran tunjangan rumah pada Senin (8/9/2025).

"Senin ada rapat pimpinan untuk memutuskan hal tersebut," kata Khoirudin saat dikonfirmasi, Minggu (7/9/2025).

Baca Juga

DPR Hentikan Tunjangan Perumahan dan Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Jakarta mencapai Rp70 juta lebih. 

"Menetapkan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," bunyi kepgub tersebut.

Baca Juga

Take Home Pay Anggota DPR Rp65,5 Juta, Komunikasi Intensif Jadi Tunjangan Terbesar