Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim Tidak Mengakui Pemerintahan Malaysia Saat Ini

KUALA LUMPUR, vozpublica.id - Kisruh politik di Malaysia kembali terjadi. Dua politikus senior yang awalnya berseteru, yakni mantan perdana menteri sekaligus pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) Mahathir Mohamad serta Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim kini bersatu menolak pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis Sabtu (9/5/2020), keduanya menilai kondisi negara sedang kacau balau, baik dalam hal reformasi institusi, supremasi hukum, dan perekonomian, lantaran ada pihak-pihak di pemerintahan yang ingin menjalankan agenda masing-masing.

Baca Juga

Tentara Israel Bunuh Rata-rata 100 Warga Palestina Per Hari di Gaza

“Mandat rakyat telah dikhianati dan pemerintah Pakatan (Harapan) yang runtuh pada Februari lalu saat wabah Covid-19 baru dimulai ingin memberikan pengaruh kepada negara. Pemerintahan saat ini akan melakukan apa saja untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Kami tidak mengakui pemerintahan ini. Prinsip-prinsip kami jelas sejak pertama bahwa pemerintah ini dibentuk dan berdiri tanpa mandat rakyat,” bunyi pernyataan, dikutip dari The Star, Minggu (10/5/2020).

Pernyataan ini disampaikan sekaigus menandai ulang tahun kemenangan koalisi Pakatan Harapan dalam Pemilihan Umum ke-14 pada 2018 lalu yang berhasil menggulingkan Barisan Nasional pimpinan Najib Razak.

Baca Juga

WNI Suspect Virus Corona Kabur dari Pusat Karantina di Malaysia, Diburu Polisi

Mereka menambahkan, pemerintahan saat ini tidak diperoleh secara sah melalui pemilihan di kotak-kotak suara, serta didasarkan pada keserakahan untuk merebut posisi.