Pemerintah Tunjuk Zalora sebagai Pemungut Pajak Produk Digital

JAKARTA, vozpublica.id - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjuk dua perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital luar negeri yang dijual ke pelanggan di Indonesia. 

"Dua pelaku usaha tersebut, yakni PT Fashion Marketplace Indonesia (Zalora) dan Pipedrive OU," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor di Jakarta, Senin (14/7/2021).

Baca Juga

Sektor Manufaktur ASEAN Menguat pada September 2025, Dipimpin Singapura dan Thailand

Dengan penunjukan ini, para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia mulai 1 Juli 2021. Adapun jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Dengan penambahan dua perusahaan, maka jumlah pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP hingga saat ini menjadi 75 badan usaha. DJP akan terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan bertambah.

Baca Juga

Sri Mulyani Ungkap Banyak Perusahaan Gunakan Skema Penghindaran Pajak

Sementara itu, realisasi penerimaan PPN PMSE pada semester I tahun ini sebesar Rp1.647,1 miliar. Jumlah ini meningkat jika dibanding periode yang sama tahun lalu  sebesar 125,2 persen atau Rp915,7 miliar.

Editor: Jujuk Ernawati