Coretax Eror Berdampak terhadap Penerimaan Negara? Ini Respons Dirjen Pajak

JAKARTA, vozpublica.id - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara mengenai ancaman penurunan penerimaan negara buntut gangguan sistem pajak Coretax belakangan ini. Sistem baru tersebut diketahui membuat gaduh masyarakat dan khususnya Wajib Pajak. 

Suryo mengatakan, dampak dari gangguan sistem Coretax terhadap penerimaan pajak belum diketahui karena masih perlu menunggu pelaporan pajak Januari 2025 rampung pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Baca Juga

Update Harga Pangan per 1 Oktober 2025: Beras, Cabai Merah, hingga Bawang Kompak Turun

"Ini kan dampaknya (sistem Coretax terhadap penerimaan negara) penerapan baru kelihatan nanti besok ya, karena yang Januari lapornya di bulan Februari kan. PPh, PPN kan lapornya di Januari," ucap Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup bersama Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kemenkeu menyepakati untuk kembali menerapkan sistem lama perpajakan dengan beriringan dengan Coretax karena implementasinya masih disempurnakan. 

Baca Juga

Cara Membuat Faktur Pajak di Coretax: Solusi Digital untuk Administrasi Pajak

“Dan tadi kita menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai, agar ya bahasanya ya, antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak,” ucap Misbakhun usai RDP

Menurutnya, DJP menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN tahun 2025.

Baca Juga

Menyimpan Asa Kesederhanaan Pelaporan PPN Melalui Coretax

Hasil lainnya, DJP akan menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak. 

“Pelayanan ini menjadi concern kita semua tadi, termasuk concern dari Direktorat Jenderal Pajak,” tuturnya.